Jumat, 13 Februari 2009

Diduga Pengadilan Rohil Berpotensi korupsi.

Pemilik selalu berikan uang jaminan.
>>Lepas Kapal Ikan,Setelah Ditangkap Perikanan.

Bagansiapiapi,WRC.
Satu lagi kapal ikan masih dalam prosesi persidangan dilepas dengan jaminan istilahnya pinjam pakai. Sudah berapa kali pihak jaksa kabupaten Rokan Hilir melepaskan kapal-kapal ikan yang telah ditangkap oleh dinas perikanan yang telah melanggar undang-undang perikanan laut.

"Akibat dilepaskannya kapal ikan itu undang-undang yang mengontrol kelestarian kehidupan laut tidak berfungsi untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya,"ujar Abdul Rab ketua LSM FOGEMPEROHI (forum generasi muda peduli Rokan Hilir) kepada WRC,selasa (10/2).

Kekkaguman masyarakat terhadap dinas perikanan,kata dia,,akan sirna oleh tindakan yang mengacu kepada istilah pinjam pakai itu. Kapal ikan yang dilepaskan akan kembali merajalela di perairan laut untuk menangkap ikan dengan trawller yang bisa menghapuskan habitat laut.

"Karena setiap diproses persidangan,setiap itu pula kapal ikan ditangkap itu dilepaskan kembali dengan jaminan. Namun jaminan tersebut tidak sesuai dengan harga kapal yang disebutkan dalam undang-undang perikanan laut,"ucap Abdul Rab yang juga caleg dari partai pelopor untuk dapil wilayah 1 kecamatan bangko,sinaboi dan batuhampar.

Menurut Abdul Rab, sebelum bukti jaminan penyetoran ke kas negara ditunjukkan kepada dirinya dan selesainya segala proses administrasi, maka kapal tersebut belum bisa dilepaskan.

Seorang mengaku sipemilik kapal yang berinisial SY mengatakan dirinya telah mengajukan pinjam pakai tersebut dengan jaminan uang sebesar 60 juta rupiah.

Sementara itu,Kepala Dinas perikanan dan kelautan,H.Ir.Amrisal menyesalkan tindakan tersebut. Menurutnya, pihak yang telah menangkap kapal ikan yang melanggar UU perikanan laut, kemudian melepaskan kembali dengan jaminan, akan menimbulkan asumsi bagi masyarakat bahwa ada kerjasama terselubung didalamnya. Sementara dirinya menginginkan setiap kapal yang ditangkap agar disita untuk negara, sehingga menimbulkan efek jera dan tidak akan menangkap lagi dengan trawller yang dilarang tersebut.

"Saya ingin agar disita untuk negara agar efek jera bagi si pemilik kapal. Kasihan masyarakat Rohil yang menangkap ikan hanya dengan cara tradisional, sementara kapal tersebut menangkap dengan trawller yang bisa menghabiskan habitat laut,"tukas Amrizal.

"Kita hanya sebatas menjalankan tugas menangkap kapal ikan yang beroperasi melanggar UU perikanan laut,selanjutnya diserahkan proses hukumnya kepada pihak pengadilan,"terang Amrizal.(Gun).

pemilu sudah dekat dana belum dapat.

DANA BELUM DIKUCUR,PANWASLU BELUM BISA KERJA MAKSIMAL.

Bagansiapiapi,WRC.
Panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan Bangko merasa tidak bisa bekerja maksimal dikarenakan dana operasional yang tak kunjung diterima. Oleh sebab itu pula pelantikan pengawas lapangan yang sebahagian sudah ditunjuk belum bisa dilantik.

Demikian dikatakan oleh Buyung Idris panwaslu kecamatan bangko diruang kerjanya kepada wartawan hari jumat (13/2) kemaren.

Sejak dilantik dirinya bersama kedua rekannya Rahmad dan Sugeng, dana operasional panwaslu tak kunjung tiba, sementara itu sekretaris yang akan bertugas di panwaslu kecamatan bangko juga tidak berani kerja di kantor panwaslu karena sk penunjukkan belum diterimanya.

"Kami belum bisa bekerja maksimal karena dana operasional sampai saat ini belum kami terima,"ujarnya.

Sementara pengurusan administrasi untuk pegawai belum bisa bekerja karena penunjukan surat keputusan oleh bupati kabupaten Rokan Hilir untuk bertugas dipanwaslu belum ada.

"Bagaimana kami mau meninjau kedaerah-daerah desa yang agak jauh dan memerlukan biaya sementara dana tersebut belum kita terima,"katanya Buyung Idris yang berkepala plontos.

Buyung mengatakan bahwa telah menunjuk sebanyak sepuluh panwaslap dari 17 desa di kecamatan bangko dan sudah diarahkan namun pelantikannya belum dilaksanakan.(Gun).

wah !! harus bisa baca alquran.

CPNS,PNS dan Anggota DPRD Bisa Baca Alquran ?.

Bagansiapiapi.WRC
Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah daratan melayu riau pesisir yang berjiran dengan negara malaysia berpenduduk mayoritas islam,sudah sepantasnya pandangan warga agar CPNS,PNS dan anggota DPRD Rohil harus bisa baca alquran dan tulisan arab-melayu. Karena melayu identik dengan islam.

Forum Komunikasi Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan (FORKOM-AKPP) Kabupaten Rokan Hilir menginginkan setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama islam bisa membaca alquran,karena dengan mendalami dan memahami bacaan alquran tersebut bisa menambah akhlaq seseorang sehingga segala perbuatan yang dilakukannya takut terhadap kekuasaan ALLAH.

Demikian diutarakan pengurus teras FORKOM-AKPP Kabupaten Rohil kepada Wartawan di ruang kerjanya pada hari ini kamis (!2/2) .

"Karena daerah Rohil merupakan daerah melayu yang rata-rata beragama islam maka disarankan bagi CPNS dan PNS yang beragama islam harus bisa membaca alquran,"ujar Rudiman ketua IV FORKOM-AKPP.

Menurut dirinya, dengan bisanya seseorang membaca alquran secara tidak langsung akan mengurangi tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama,seperti berkelakuan korupsi ketika menjadi pejabat.

"Setidaknya bisa mentamengi supaya seseorang tersebut tidak over kekuasaan dan tidak semakin menipisnya iman karena termakan oleh jaman,"tuturnya.

Tidak hanya sebatas bisa baca alquran saja,tambahnya seorang CPNS dan PNS Rohil juga harus bisa membaca dan menulis arab-melayu. Karena sekarang ini sudah terlihat tulisan nama kantor,badan dan dinas serta jalan dengan menggunakan tulisan arab melayu.

"Apalah gunanya menerapkan tulisan arab melayu jika masih ada yang tidak bisa membacanya,"lugas Rudiman.

Sedangkan Alanto,warga jalan nelayan mengatakan bahwa seorang wakil rakyat juga sepantasnya bisa baca alquran dan tulis baca arab melayu karena melayu diidentikkan dengan islam."Tetapi bagi yang beragama islam saja syarat ini diterapkan,"usul Alanto menjelaskannya. (Gun).

tarif angkutan rohil turun

TARIF ANGKUTAN MINYAK BENSIN TURUN SAMPAI 7% DAN MINYAK SOLAR 10 %.

Bagansiapiapi,WRC.
Dinas perhubungan dengan organda diharapkan agar konperehensif terhadap tarif angkutan yang telah ditetapkan."Jangan penetapan tarifnya misalkan 5000 rupiah nyatanya dinaikan sebesar 7000 rupiah,"ujar Ir.Amiruddin asisten II pemdakab Rokan Hilir dalam sosialisasi penetapan tarif angkutan pedesaan kamis (12/2) kemaren di ruang rapat lantai 4(empat) kantor Bupati jalan merdeka Bagansiapiapi.

Ijin trayek juga harus diperhatikan karena dengan adanya ijin tarif tersebut dapat menertibkan jalur angkutan pedesaan tersebut. Sementara itu asisten II juga menganjurkan bila ada berkeinginan untuk menaikan tarif angkutan diharapkan terjalin koordinasi antara pemerintah dengan organda."Jangan mau menaikan tarif dengan melakukan demo pula,"ujarnya kemudian.

Penegasan dari amiruddin atas kenyamanan dan keamanan penumpang agar dijaga sebaik-baiknya bila sedang menumpang angkutan umum."Yang penting kenyamanan penumpang untuk naik angkutan tersebut,"ujar Amiruddin.

Sementara Muhamad Lutvie Plt kepala dinas perhubungan mengatakan bahwa jarak tempuh bagansiapiapi ke ujung tanjung dengan jarak 77 km dari hasil pengkajian dinas perhubungan.

Masih menurut Lutvie tarif angkutan rencananya akan diturunkan."Angkutan bahan baker minyak bensin turun 7 % sedangkan bahan baker minyak solar turun 10 %,"ujarnya Lutvie dalam paparannya.

Dalam rapat tersebut diharapkan juga ada terjalinnya kerjasama pihak perhubungan dengan polsek agar angkutan dari lain daerah apalagi lain provinsi beroperasi di daerah rohil.

"Kita akan kerjasama dengan pelbagai pihak untuk menertibkan angkutan umum daerah lain agar tidak beroperasi didaerah Rohil,nanti angkutan daerah lain seperti di bagan batu hanya sampai kota bagan batu saja,"ujar lutvie.

Ikut hadir dalam rapat tersebut kepala bagian humas pemdakab Rohil,Poniran Arub,SH,MH, kabag protokol Hamzah dan wakil dari organda yang juga pemilik P.O angkutan dan Dewan Upah kabupaten Rokan Hilir. (Gun).